Examine This Report on sistem coretax
Examine This Report on sistem coretax
Blog Article
Salah satu tujuan modernisasi perpajakan melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Main tax system
Reformasi perpajakan melalui sistem informasi sudah dilakukan secara bertahap sejak 2017 dengan penggunaan teknologi untuk pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik.
Uji coba Coretax DJP di beberapa sektor industri terlebih dahulu dengan memperhatikan aspek fungsional, performa, dan keamanan.
Bagi Wajib Pajak yang belum mendaftar, DJP mengimbau untuk segera memanfaatkan layanan ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi laman resmi DJP di atau hubungi device vertikal layanan pajak terdekat.
Namun dalam implementasinya, fitur coretax memang masih memerlukan pengembangan bertahap dan berkala.
Coretax DJP hadir dengan beragam fitur canggih yang dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka.
Kebijakan ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nantinya, wajib pajak orang pribadi masih akan melaporkan sPT melalui e-filling check here di DJP On the net dan wajib pajak badan atau perusahaan akan menggunakan e-Form DJP On the net.
juga mengubah beberapa proses, termasuk registrasi NPWP yang kini berformat sixteen digit, serta akses digital dan pembaruan data wajib pajak.
Selain itu, terdapat masalah teknis terkait infrastruktur, seperti gangguan pada pengiriman token yang tidak sampai ke tujuan. Ini melibatkan keterhubungan dengan pihak seller dan penyedia jaringan telekomunikasi.
, tidak ada lagi perekaman administrasi pajak secara handbook atau diperiksa oleh manusia. Sedikit mungkin intervensi dari manusia dalam proses facts input
Implementasi Coretax menjadi bagian dari transformasi digital yang dilakukan oleh DJP untuk mendukung tata kelola perpajakan yang lebih transparan, akurat, dan cepat.
”Jadi, bukan hanya akses terhadap masyarakat, tetapi juga akses dalam interior kami. Tim terus berjalan selama seven hari untuk mengumpulkan permasalahan dan problem resolving
Cara yang sama bisa dilakukan untuk jenis bukti potong berbeda, misalnya apabila perusahaan mempekerjakan karyawan yang penghasilannya tidak teratur atau tenaga ahli/konsultan, maka pilih BP 21 untuk pembuatan bukti potong penghasilannya.
Dwi menambahkan bahwa pemerintah kini memperkenalkan fleksibilitas baru dengan memungkinkan satu kode billing digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis setoran pajak. Sebelumnya, lanjut Dwi, setiap jenis setoran pajak memerlukan kode billing yang berbeda.